NTT Siap Jadi Pionir Pengembangan Kakao
LKI Golkar – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) bersiap menjadi pionir pengembangan kakao nasional melalui program hulu–hilir terpadu yang digagas bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT.
Hal itu terungkap saat Gubernur NTT, Melki Laka Lena, didampingi Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda menerima audiensi Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat dan Kepala Kanwil DJPb NTT, Adi Setiawan di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (9/10).
Pertemuan itu menandai langkah strategis NTT menuju pembangunan perkebunan kakao modern dengan sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir. “Kita mulai dulu dengan yang ada. Besar atau kecil tidak masalah, yang penting dimulai agar jadi contoh bagi daerah lain,” tegas Gubernur Melki Laka Lena.
Direktur BPDP, Normansyah Hidayat menjelaskan, proyek percontohan akan dimulai di Zuzuzea, Nangapanda, Kabupaten Ende. Wilayah ini memiliki potensi besar dari pembibitan hingga pengolahan hasil.
“Program ini bersifat full package mulai pembibitan, peremajaan, panen, hingga hilirisasi. Bahkan disiapkan beasiswa untuk SDM kakao di wilayah pengembangan,” katanya.
Kadis Perkebunan NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda menambahkan, NTT memiliki lebih kurang 60.000 hektare kebun kakao dengan produksi 20.000 ton per tahun. Hanya saja, sebagian besar tanaman sudah tua dan perlu peremajaan, “Setiap petani akan mendapat bantuan hingga dua hektare. Kami siapkan bibit lokal berkualitas agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Untuk diketahui, sentra kakao di NTT tersebar di Sikka, Ende, Flores Timur, Manggarai Timur, dan Sumba Barat. Saat ini, Dinas Perkebunan tengah mengidentifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) agar program berjalan tepat sasaran.
Program pengembangan kakao dijadwalkan mulai 2026, setelah regulasi pendukung diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Implementasi akan disinergikan dengan Anggaran Bantuan Transfer (ABT) agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan.
Inisiatif ini merupakan bagian dari Dasa Cita pertama Gubernur Melki Laka Lena, yakni membangun rantai pasok efisien dengan teknologi modern dan hilirisasi kuat di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, NTT menargetkan menjadi motor ekonomi baru berbasis kakao berkelanjutan, bernilai tambah tinggi, dan berdaya saing nasional.
