Komisi IX DPR RI Yahya Zaini Minta Kandungan Menu MBG Diaudit Buntut Adanya Kasus Keracunan
LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan audit menyeluruh terkait kandungan gizi dan standar keamanan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul kembali terjadinya keracunan makanan menu MBG di sejumlah daerah. Menurutnya, audit kandungan menu menjadi krusial untuk memastikan makanan tidak terkontaminasi bahan berbahaya. Baca juga: 72 Santri Pondok Pesantren di Banyuwangi Keracunan Makanan “Audit keamanan kandungan menu MBG menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga bebas dari kontaminan dan bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan,” kata Yahya dalam siaran pers, Senin (4/8/2025). Yahya lalu memerinci kasus keracunan yang kembali terjadi. Pertama, kasus keracunan menu MBG yang menimpa 186 siswa SMPN 8 Kota Kupang. Lika-liku menuju Indonesia Maju, dikupas dalam Kompas 80 Tahun Indonesia. Pre-order sekarang! Artikel Kompas.id Baca juga: Ratusan Siswa di Kupang Keracunan MBG, Ini yang Diuji BPPOM Para siswa harus dirawat di sejumlah rumah sakit lantaran merasakan mual, lemas, buang air besar terus-menerus, dan dehidrasi. Mereka diduga keracunan setelah mengonsumsi daging sapi dan sayuran dari paket MBG.
Peristiwa keracunan lainnya dilaporkan terjadi di SDN Tenau Kota Kupang dan SMAN 1 Taebenu, Kabupaten Kupang. Selain di Kupang, ratusan anak keracunan MBG juga terjadi di SMAN 1 Kota Tambolaka, SMKN 2 Kota Tambolaka, dan SMK Don Bosco di Kabupaten Sumba Barat Daya. Lihat Foto Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini. (KOMPAS.com/Nugraha Perdana ) Baca juga: HMI Lumajang Desak Kapolres Mundur Usai Pencurian Motor Mahasiswa KKN, Ancang-ancang Demo Besar Atas rentetan kejadian MBG, Yahya mendorong BGN menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi sepanjang rantai distribusi makanan. Khususnya kata dia, di wilayah rawan seperti NTT dan daerah-daerah terpencil lainnya.
“Kelemahan dalam pengelolaan distribusi sering kali menjadi celah munculnya risiko keracunan dan gangguan kesehatan lainnya,” ucapnya. Baca juga: 400 Siswa di Kulon Progo Diduga Keracunan MBG, Sumber Makanan Masih Diselidiki Pimpinan Komisi Kesehatan DPR itu berharap proses pengiriman, penyimpanan, dan penyajian MBG dapat berjalan sesuai standar keamanan pangan yang berlaku melalui pengawasan ketat.
Menurutnya, keterlibatan tenaga kesehatan pada pengawasan program MBG juga bisa menjadi garda terdepan dalam merespons cepat penanganan apabila terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan. “Peran nakes sangat vital dalam mengidentifikasi penyebab masalah, memberikan pertolongan medis, dan melakukan edukasi kepada sekolah serta keluarga terkait pencegahan,” imbuh Yahya.
