Firnando Ganinduto Minta Pengawasan BBM Bersubsidi Diperketat
LKI Golkar – Gelombang keluhan terkait motor brebet dan mogok massal usai pengisian Pertalite di sejumlah wilayah Jawa Timur memicu keprihatinan kalangan legislatif. Kasus yang terjadi di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, hingga Sidoarjo ini diduga akibat kualitas bahan bakar yang tidak sesuai standar, menimbulkan keresahan masyarakat, dan mengancam kepercayaan publik terhadap kebijakan energi nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menegaskan bahwa insiden ini menyentuh langsung kepentingan masyarakat kecil yang mengandalkan sepeda motor untuk aktivitas harian. Ia menilai lemahnya pengawasan di tingkat SPBU maupun rantai distribusi BBM bersubsidi berpotensi menimbulkan kerugian massal.
“BBM bersubsidi seperti Pertalite adalah hak masyarakat. Pemerintah dan Pertamina wajib memastikan kualitasnya terjaga sampai ke pompa terakhir,” ujar Firnando di Jakarta, Rabu (29/10).
Firnando mendesak Pertamina memperkuat sistem pengawasan berlapis terhadap BBM bersubsidi, mulai dari sisi logistik, penyimpanan, hingga distribusi. Ia juga meminta perusahaan pelat merah itu bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Migas dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melakukan audit mutu secara menyeluruh di lapangan.
“Kalau pengawasan longgar, masyarakat yang paling dirugikan. Negara tidak boleh abai terhadap hak konsumen yang sudah membayar dengan harga subsidi,” tegasnya.
Politisi muda Partai Golkar itu menilai sorotan publik yang mengaitkan kasus ini dengan kebijakan Kementerian ESDM tentang tambahan etanol dalam BBM tidak tepat. Menurutnya, kebijakan tersebut belum diterapkan dan tidak relevan dengan insiden yang terjadi.
“Masalah ini murni pada tataran operasional dan distribusi Pertamina. Fokus utama harus pada penelusuran mutu dan perbaikan sistem distribusi di lapangan,” jelasnya.
Firnando berharap penanganan kasus dilakukan secara transparan dan berbasis data agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola energi bersubsidi agar lebih efisien dan akuntabel.
“Kepercayaan publik terhadap BBM nasional harus dijaga. Ini momentum memperbaiki tata kelola energi bersubsidi agar lebih efisien, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya
