Dewi Asmara Dorong BPIP Naik Status Jadi Kementrian untuk Perkuat Pembumian Pancasila
LKI Golkar – Badan Legislasi DPR (Baleg) tengah membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) untuk memperkuat kewenangan BPIP yang selama ini hanya berbasis pada Perpres Nomor 7 Tahun 2018. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Dewi Asmara, mendukung langkah ini dan bahkan mengusulkan agar BPIP dinaikkan statusnya menjadi kementerian.
“Ya, jadi urgensi BPIP naik kementerian,” kata Dewi saat ditemui Pers Mahasiswa Diamma Moestopo (Beragama) di sela acara Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila di Desa Ciwaru, Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025).
Putri dari Menteri Kehakiman era Orde Baru, Oetojo Oesman, ini menekankan pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa di tengah upaya menuju Indonesia Emas 2045. Ia mengingatkan, kemajuan ekonomi saja tidak cukup tanpa diimbangi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
“Tingginya pertumbuhan ekonomi tidak menjamin meningkatnya pemahaman budaya luhur dan identitas Pancasila di masyarakat. Harus seimbang antara pengamalan Pancasila, teknologi, dan serapan budaya luar,” jelasnya.
Dewi menilai, jika BPIP berstatus kementerian, maka literasi Pancasila bisa lebih masif, terutama untuk generasi muda yang masih kekurangan ruang kritis. Dengan struktur yang lebih kuat, BPIP bisa menjangkau dari pusat hingga daerah, berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam dunia akademis.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan pentingnya kehadiran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “Gotong royong membangun desa, toleransi beragama, dan kejujuran berdagang adalah wujud konkret Pancasila,” ujarnya. Yudian juga memberikan beasiswa pribadi bagi anak-anak nelayan pesisir Palangpang, Ciwaru, khususnya yang kurang mampu atau yatim piatu.
Sementara itu, Deputi I BPIP Prakoso menambahkan bahwa kegiatan ini sejalan dengan misi pertama Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu Penguatan Ideologi
Pancasila, Demokrasi, dan HAM. “Pancasila tidak boleh hanya menjadi kenangan sejarah. Ia harus menjadi warisan hidup yang menjaga persatuan bangsa,” tegasnya.
Acara ini juga dihadiri anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Ujang Abdurrohim Rochmi, perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat.
