Aprozi Alam Dorong Penurunan Biaya Haji 2026 Tanpa Mengurangi Kualitas Pelayanan
LKI Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Aprozi Alam, menyampaikan harapan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2026 dapat kembali diturunkan, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan bagi jemaah.
Pernyataan tersebut disampaikan Aprozi menjelang dimulainya pembahasan BPIH antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
“Hari ini pembahasannya mengenai besar biaya penyelenggaraan haji. Harapan kita, seperti tahun lalu, ada penurunan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Aprozi di Senayan.
Aprozi menjelaskan, pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, total biaya mencapai Rp96 juta, namun jemaah hanya membayar sekitar Rp54 juta setelah adanya subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Subsidi tersebut berhasil menurunkan beban biaya sekitar Rp4,5 juta per jemaah.
“Tahun lalu kita sudah berhasil menurunkan sekitar Rp4,5 juta. Tahun ini kita berharap bisa turun lagi, tentu tanpa mengurangi standar pelayanan dan kenyamanan jemaah,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Lampung II ini menargetkan pembahasan BPIH dapat rampung pada bulan November, agar proses pelunasan biaya haji bisa dimulai pada Desember 2025.
Lebih lanjut, Aprozi menyoroti perlunya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola penyelenggaraan haji. Ia menilai masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan haji 2025 yang perlu dibenahi secara sistematis.
Dalam konteks itu, Aprozi menyambut positif pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk oleh pemerintah. Menurutnya, kehadiran kementerian khusus ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan efisiensi pelayanan.
“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, kita berharap penyelenggaraan tahun depan lebih maksimal dan tidak lagi terjadi kekacauan seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Aprozi juga menyatakan keyakinannya terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola kementerian baru tersebut.
“Saya percaya, perpaduan antara SDM dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan tenaga baru akan menghasilkan layanan yang lebih profesional dan berkualitas di Arab Saudi tahun 2026,” pungkasnya.
Sumber : Fraksi Golkar
