ADKASI Ingatkan Menkeu, Pemangkasan TKD Rp 269 Trilyun Bisa Jadi Pukulan Berat Bagi Daerah
LKI Golkar – Ketua Umum Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, yang juga kader Partai Golkar dari Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menegaskan perlunya pemerintah pusat meninjau ulang rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Pernyataan ini disampaikan Siswanto dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Partai Golkar di Hotel Pullman, Jakarta yang diikuti 1.400 anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa kebijakan pemangkasan TKD sebesar 29 persen berpotensi melemahkan kemandirian fiskal daerah dan menghambat pembangunan.
Menurut data Kementerian Dalam Negeri, kondisi keuangan daerah masih jauh dari ideal. Dari 15 kabupaten yang menjadi sampel, hanya empat daerah yang masuk kategori keuangan kuat, empat daerah berada pada posisi sedang, dan sisanya masih lemah. Siswanto menegaskan, “15 kabupaten, hanya 4 daerah yang mempunyai kategori keuangan kuat, 4 daerah kategori sedang, lainnya posisinya lemah, data dari Kementerian Dalam Negeri. Ini posisi sebelum efisiensi, bagaimana posisi daerah apabila tahun depan ada pemangkasan 29% TKD. Kami mohon kepada panitia daripada Bimtek ini bisa untuk menghadirkan Bapak Ketua Komisi XI DPR RI, karena ketika bicara ini merupakan kebijakan yang mendesak.”
Ia menilai, pemotongan TKD justru akan semakin membebani daerah yang saat ini mayoritas masih berada dalam kondisi fiskal rapuh. “Dengan kondisi fiskal daerah yang mayoritas belum kuat, pemangkasan TKD akan menjadi pukulan berat bagi kemampuan kami membangun dan melayani masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Siswanto juga menekankan pentingnya menghadirkan Ketua Komisi XI DPR RI dalam forum strategis semacam Bimtek Fraksi Golkar. Kehadiran pimpinan Komisi XI dinilai krusial karena isu fiskal daerah erat kaitannya dengan perumusan kebijakan strategis pemerintah pusat bersama Kementerian Keuangan.
Selain membahas TKD, forum Bimtek itu juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain usulan agar pemerintah pusat membantu pembangunan kembali gedung DPRD yang mengalami kerusakan, serta instruksi kepada 17.510 anggota DPRD Kabupaten di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas komunikasi sosial dengan masyarakat.
Siswanto menutup dengan menegaskan bahwa ADKASI bersama seluruh anggotanya akan terus mengawal kepentingan daerah agar tidak terganggu oleh kebijakan fiskal pusat yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
